Hanya Tiga Persen Kesertaan Laki-Laki Ber-Kb Di Indonesia

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Pusat Hanya Tiga Persen Kesertaan Pria Ber-KB di IndonesiaDeputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Pusat, Drs Imam Haryadi mengatakan, kesertaan laki-laki indonesia untuk ber-KB sangat rendah hanya sekitar tiga persen.


"Yang tiga persen tersebut memakai kondom 0,7 persen, vasektomi 0,4 persen, senggama terputus 0,8 persen dan pantang terpola 1,1 persen," katanya dihadapan peserta Lokakarya KIE bagi anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Senin.


Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka kesertaan KB laki-laki di negara Islam, menyerupai di Pakistan mencapai 5,2 persen, Bangladesh 13,9 persen dan Malaysia sebesar 16,8 persen.


Rendahnya penggunaan kontrasepsi oleh laki-laki tersebut disebabkan oleh terbatasnya macam dan jenis alat kontrasepsi lali-laki. Faktor lain yaitu rendahnya pengetahuan dan pemahaman wacana hak-hak dan kesehatan produksi.



Dikatakannya, persoalan reproduksi masih dianggap tabu lantaran faktor adat, nilai, budaya dan agama. Selain itu sentra atau forum konseling hak-hak kesehatan produksi bagi sampaumur masih terbatas jangkauannya dan mutunya masih rendah.


Dengan demikian, orang tua, sampaumur khususnya laki-laki maupun masyarakat tidak mempunyai pengetahuan wacana kesehatan reproduksi secara benar. Hal tersebut menimbulkan persiapan kehidupan berkeluarga dan sikap reproduksi yang bertanggung jawab yang seharusnya sudah diajarkan semenjak masa sampaumur tidak sanggup dilakukan.


Selain itu, katanya, banyak sampaumur yang berperilaku menyimpang tanpa menyadari alhasil terhadap kesehatan reproduksi mereka. Dikatakannya, pelayanan KB belum sepenuhnya berkualitas dan memenuhi hak-hak kesehatan
reproduksi dan pasangan yang menginginkannya.


Berbicara wacana kesejahteraan akseptor, beliau menjelaskan, upaya untuk meningkatkan ekonomi keluarga miskin yaitu menunjukkan santunan modal perjuangan melalui Takesra untuk acara perjuangan produktif. "Usaha tersebut diberikan melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), namun dalam kenyataannya hanya sekitar 50 persen dari kelompok UPPKS yang berkembang," kata Imam.

Komentar